Banner
Perpustakaan SMK N 1 BalikpapRadio Suara EdukasiDinas P & K Prov KaltimDITPSMK Kemdikbud RIBursa KerjaSimulasi Digital
Login Member
Username :
Password :
Jajak Pendapat
Apa saja yang telah dilakukan pada web sekolah SMKN 1 balikpapan
Sekedar Tahu dan Bangga
Memanfaatkan Fasilitas
Melakukan Interaksi
Melakukan KBM
Unduh dan Upload File
Lihat
Statistik

Total Hits : 1837216
Pengunjung : 332955
Hari ini : 89
Hits hari ini : 239
Member : 835
IP : 54.161.71.188
Proxy : -
Browser : Opera Mini
:: Kontak Admin ::

humassmknsatubpn@yahoo.co.id    
Agenda
13 November 2018
M
S
S
R
K
J
S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
Twitter

Pentingnya Peran Masyarakat Memajukan Pendidikan

Tanggal : 06/04/2018, 08:00:16, dibaca 215 kali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy menekankan pentingnya penataan sekolah dimulai dari penguatan peran masyarakat dalam pendidikan, yaitu melalui Komite Sekolah. Termasuk sumber pendanaan alternatif yang tentunya dengan cara-cara yang baik, transparan, dan akuntabel; seperti sumbangan alumni. 

"Intinya perlu adanya keterlibatan banyak pihak dalam mendukung sekolah. Lalu bagaimana cara menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya di lingkungan sekitar untuk memajukan sekolah," kata Muhadjir, Jumat (1/6).

Dia menjelaskan, selama ini Kemendikbud bekerja sama dengan tim saber pungli (sapu bersih pungutan liar) untuk menyosialisasikan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Karenanya dia meminta agar masyarakat tidak ragu dan takut melapor, jika terbukti ada penyalahgunaan sumber dana tersebut.

"Kalau ada keraguan, lapor saja. Kita tugaskan Itjen untuk mendampingi," kata Muhadjir.

Di sisi lain dia juga mengingatkan pentingnya alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat konstitusi. Saat ini pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk fungsi pendidikan. Mendatang, diharapkan semakin banyak pemerintah daerah yang mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk fungsi pendidikan. 

"Kami mohon kepala dinas dapat memperjuangkan guru-guru honorer agar mendapatkan gaji minimal sebesar upah minimum regional. Itu kanbisa dianggarkan di APBD," ujar Muhadjir.

http://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/06/01/p9mpm3335-pentingnya-peran-masyarakat-memajukan-pendidikan )





Berita Lainnya :

   Kembali ke Atas

Kembali ke atas