Banner
Perpustakaan SMK N 1 BalikpapRadio Suara EdukasiDinas P & K Prov KaltimDITPSMK Kemdikbud RIBursa KerjaSimulasi Digital
Login Member
Username :
Password :
Jajak Pendapat
Apa saja yang telah dilakukan pada web sekolah SMKN 1 balikpapan
Sekedar Tahu dan Bangga
Memanfaatkan Fasilitas
Melakukan Interaksi
Melakukan KBM
Unduh dan Upload File
Lihat
Statistik

Total Hits : 1571295
Pengunjung : 269182
Hari ini : 73
Hits hari ini : 120
Member : 835
IP : 54.162.105.6
Proxy : -
Browser : Opera Mini
:: Kontak Admin ::

humassmknsatubpn@yahoo.co.id    
Agenda
24 April 2018
M
S
S
R
K
J
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Twitter

Pemerintah Diminta Beri Sanksi untuk Cegah Soal Ujian SARA

Tanggal : 01/16/2018, 08:30:07, dibaca 134 kali.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), membuat aturan atau sanksi yang jelas dan tegas dalam menekan kemunculan soal-soal ujian yang bermuatan politis, pornografi juga berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Aturan maupun sanksi tersebut, mesti disosialisasikan sebelum proses pembuatan soal diberbagai daerah dimulai.

"Bayangkan saja, saya seringkali menemukan soal ujian untuk SD, tapi yang dibahas adalah hubungan suami istri atau tentang hal yang sifatnya dewasa. Maka dari itu perlu ada payung hukum yang jelas," kata Ketua IGI Muhammad Ramli Rahim kepada Republika.co.id, Kamis (11/1).
 
Menurut dia, sanksi yang dibuat pun harus hukuman yang fair dan adil bagi guru pembuat soal tersebut. Umpamanya, dengan memberikan skors selama tiga tahun untuk tidak membuat soal lagi, atau lainnya.
 
 
Selain itu, dia menilai, munculnya soal-soal ujian tersebut mencerminkan rendahnya kompetensi sosial, profesional, dan kepribadian guru dalam memproduksi soal. Sehingga sering kali, soal-soal tersebut menjadi sangat tidak elok karena dihubungkan dengan isu-isu politik, pornografi dan SARA.
 
Karena itu, dia menegasakan, perlu ada peringatan dan peningkatan kualitas guru dalam beberapa aspek di atas. Terlebih saat ini disebut juga sebagai tahun politik.
 
"Boleh saja misal dalam satu soal menyebut nama atau partai politik, tapi tidak bisa sebut hanya satu nama saja. Yang lain juga harus disebut," kata Ramli.
 
Ramli berharap, pada tahun 2018 ini, tidak akan lagi ditemukan soal-soal pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di semua jenjang pendidikan yang berbau politik, pornografi dan SARA. Terlebih, untuk USBN tahun ini porsi pembuatan soal akan lebih besar dikerjakan guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG) setempat.

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/01/11/p2dwq4368-pemerintah-diminta-beri-sanksi-untuk-cegah-soal-ujian-sara )




Berita Lainnya :

   Kembali ke Atas

Kembali ke atas