Banner
Perpustakaan SMK N 1 BalikpapRadio Suara EdukasiDinas P & K Prov KaltimDITPSMK Kemdikbud RIBursa KerjaSimulasi Digital
Login Member
Username :
Password :
Jajak Pendapat
Apa saja yang telah dilakukan pada web sekolah SMKN 1 balikpapan
Sekedar Tahu dan Bangga
Memanfaatkan Fasilitas
Melakukan Interaksi
Melakukan KBM
Unduh dan Upload File
Lihat
Statistik

Total Hits : 1903578
Pengunjung : 345761
Hari ini : 376
Hits hari ini : 1708
Member : 835
IP : 54.163.19.57
Proxy : -
Browser : Opera Mini
:: Kontak Admin ::

humassmknsatubpn@yahoo.co.id    
Agenda
19 December 2018
M
S
S
R
K
J
S
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Twitter

Kemendikbud Bagi Wilayah Indonesia Menjadi 2.578 Zona

Tanggal : 11/19/2018, 10:44:15, dibaca 60 kali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus memperkuat sistem zonasi untuk kemajuan dunia pendidikan. Tahun depan seluruh wilayah Indonesia akan dibagi menjadi 2.578 zona. 

"Ada 2.578 zona di seluruh Indonesia yang telah disepakati oleh dinas-dinas pendidikan. Jadi nanti semua penanganan pendidikan akan berbasis zona," kata Muhadjir, Jumat (16/11). 

Setelah disepakatinya jumlah zona, lanjut Muhadjir, maka nantinya semua penanganan pendidikan akan berbasis zona. Menurut dia, Indonesia bukan menjadi satu-satunya negara yang menerapkan sistem zonasi di Asia Tenggara. 

Seperti halnya Singapura yang telah menerapkan zonasi sejak 12 tahun yang lalu. Lalu Australia, Amerika Serikat, dan Jepang juga menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan. 

"Jadi saya harap agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) itu ke depannya menyediakan jurusan mayor dan minor untuk setiap calon guru. Di mana guru mengajar minimum 2 mata pelajaran yang serumpun, contohnya Sosiologi dengan Antropologi," ujar dia.

Program mayor dan minor dinilai efektif, karena selama ini satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran dan jika mau mengajar lebih dari satu mata pelajaran akan dikatakan tidak linier dan tidak diakui. Hal itulah yang menurut Muhadjir menjadi salah satu pemborosan. 

Sebelumnya, Kemendikbud juga mengaku telah menyosialisasikan perubahan skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 secara menyeluruh. Kemendikbud mengklaim sejauh ini tidak ada pemerintah daerah ataupun sekolah yang resisten atau menentang terhadap PPDB berdasar pada zonasi tersebut. 

Staff Ahli Kemendikbud Bidang Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw mengungkapkan, sosialisasi secara masif telah dilakukan secara regional yang melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. 

"Sementara belum ada yang resisten terhadap kebijakan ini, karena sesungguhnya tujuan daripada zonasi ini adalah memberikan kesempatan bagi semua anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama," ungkap James beberapa waktu lalu.

(https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/18/11/16/pia6nu368-kemendikbud-bagi-wilayah-indonesia-menjadi-2578-zona





Berita Lainnya :

   Kembali ke Atas

Kembali ke atas